Siswi SMP dibunuh mantan pacar seumuran di Nabire, Rieke Diah Pitaloka desak hukuman pidana maksimal

Brilio.net - Kasus dugaan pembunuhan terhadap siswi SMP berinisial CKC (14) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menjadi perhatian luas. Perkara yang diduga dilakukan mantan pacarnya yang juga masih berusia anak itu memunculkan sorotan terhadap perlindungan anak sekaligus penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Peristiwa tersebut juga memicu pembahasan mengenai efektivitas perlindungan anak serta penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengingat korban maupun pelaku sama-sama masih berusia anak.

Kronologi Kasus di Nabire

Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, korban CKC dan pelaku AWS yang sama-sama masih berusia anak menjalin hubungan asmara sejak Mei 2026. Dalam penyelidikan, polisi menyebut keduanya sempat melakukan hubungan intim di sebuah penginapan sebelum akhirnya mengakhiri hubungan pada Juni 2026 setelah pelaku diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain.

Polisi menduga pelaku merasa khawatir hubungan pribadi mereka akan diketahui orang tua pelaku setelah korban mengancam akan mengungkapkannya. Atas dasar dugaan tersebut, penyidik menyebut pelaku merencanakan pertemuan dengan korban pada Kamis (30/7/2026) malam di kawasan Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat.

Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku diduga telah membawa sebilah pisau dapur dan minyak tanah sebelum menemui korban. Polisi menduga kedua barang tersebut merupakan bagian dari persiapan yang dilakukan sebelum peristiwa terjadi.

Setelah pertemuan itu, korban ditemukan warga dalam keadaan meninggal dunia dengan tubuh mengalami luka bakar di kawasan Pantai Naikere sekitar pukul 20.00 WIT. Satreskrim Polres Nabire kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku di kediamannya sekitar tujuh jam setelah jasad korban ditemukan.

Polisi selanjutnya menetapkan AWS sebagai tersangka dan menjeratnya dengan dugaan pembunuhan berencana. Proses hukum terhadap pelaku dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur sistem peradilan pidana anak.

Rieke Diah Pitaloka: Kasus Ini Cerminan Rapuhnya Perlindungan Anak

pembunuhan remaja di nabire
© 2026 /Instagram/@riekediahp

Kasus tersebut turut mendapat perhatian anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, yang mengawal kasus ini melalui kampanye keadilan sosial. Rieke menegaskan bahwa peristiwa ini menggambarkan kerapuhan benteng perlindungan anak di tingkat tapak.

"Ini ibarat bom waktu Papua Tengah: tragedi Nabire dan rapuhnya dinding perlindungan anak," ujar Rieke Diah Pitaloka saat memberikan analisisnya, dilansir brilio.net dari Instagram riekediahp, Selasa (4/8/2026).

Ia menilai bahwa ketika seorang anak di bawah umur mampu merencanakan kekerasan ekstrem terhadap sesamanya, hal tersebut mengindikasikan adanya kelumpuhan pada sistem pencegahan sosial serta deteksi dini kejahatan di lingkungan terdekat. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi para orang tua dan pendidik untuk lebih peka terhadap dinamika emosional, konflik pergaulan, serta pola komunikasi anak-anak di usia remaja.

“Tragedi kemanusiaan ini menjadi potret buram yang, menurut aku menuntut perhatian serius kita. Ketika seorang anak di bawah umur mampu merencanakan kekerasan ekstrem terhadap sesama anak, hal ini menandakan runtuhnya sistem pencegahan sosial dan deteksi dini kejahatan di lingkungan terdekat anak,” kata Rieke.

Benturan Dilema Hukum dan Desakan Keadilan Substantif

Rieke melanjutkan penjelasan dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, kasus ini memicu perdebatan mendasar. Di satu sisi, hak hidup korban yang dijamin Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirampas secara brutal.

“Kasus ini memicu benturan dilematis hukum dan HAM yang sangat tajam. Hak hidup korban yang dijamin Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dirampas secara brutal,” kata Rieke.

Di sisi lain, penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana berhadapan dengan batasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Aturan dalam UU SPPA membatasi hukuman maksimal bagi pelaku anak hanya setengah dari ancaman pidana orang dewasa—yakni maksimal 10 tahun penjara—serta melarang penjatuhan vonis mati atau seumur hidup. Menanggapi hal ini, Rieke menegaskan bahwa keadilan bagi korban tidak boleh dikorbankan atas nama formalitas aturan.

"Keadilan substantif bagi korban tidak boleh dikorbankan demi formalitas legalistik hukum pelaku. Penegakan hukum harus berjalan tegas, pakai jalur pidana formal, dan menjatuhkan sanksi pidana maksimal yang diperbolehkan undang-undang demi keadilan bagi korban," tegas Rieke.

Evaluasi Regulasi Daerah dan Kelembagaan PPA Polri

pembunuhan remaja di nabire
© 2026 /Instagram/@riekediahp

Tragedi di Nabire juga menyingkap ironi penegakan hukum di daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah baru saja mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Februari 2026, yang baru disosialisasikan pada Juli 2026. Namun, peristiwa ini justru terjadi tidak lama setelah sosialisasi aturan tersebut. Menurut Rieke, kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi di atas kertas belum diimbangi dengan ekosistem perlindungan yang kuat di lapangan.

Selain aspek regulasi daerah, Rieke turut menyoroti keterbatasan struktural pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun memberikan apresiasi atas kecepatan Polres Nabire menangkap pelaku dalam waktu singkat, ia mencatat bahwa pembentukan Direktorat PPA-PPO secara mandiri baru terealisasi di 11 Polda dan 22 Polres/Polresta di seluruh Indonesia. Di wilayah hukum Polda Papua Tengah dan Polres Nabire, penanganan PPA masih berada di bawah unit kecil Satreskrim, yang berimplikasi pada keterbatasan personel dan anggaran operasional DIPA mandiri.

Guna merespons persoalan tersebut, Rieke menyampaikan tiga rekomendasi utama:

1. Revisi Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2024: Mendesak pembentukan Direktorat PPA-PPO secara wajib (mandatory) di seluruh 38 Polda serta satuan kerja mandiri di tingkat Polres hingga Polsek agar memiliki anggaran DIPA sendiri.

2. Implementasi Konkret Perda Daerah: Meminta Pemerintah Daerah dan DPRD di Papua Tengah serta Kabupaten Nabire untuk menyediakan anggaran pemulihan trauma (trauma healing) bagi keluarga korban, pembangunan rumah aman, serta program pencegahan kekerasan terintegrasi di sekolah-sekolah.

3. Penutupan Celah Diversi: Meminta penyidik, jaksa, dan hakim untuk tidak membuka ruang diversi atau penyelesaian di luar peradilan pidana. Sesuai Pasal 7 Ayat 2 UU SPPA, diversi hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun. Karena dakwaan pembunuhan berencana memiliki ancaman di atas 7 tahun, proses hukum wajib berlanjut hingga peradilan formal demi menjatuhkan sanksi pidana maksimal.